Gavin

Jakarta, CNN Indonesia — Presiden RI Prabowo Subianto membuka opsi membentuk pengadilan ad hoc khusus untuk mengusut pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) termasuk dugaan penyalahgunaan oleh jajaran direksi selama 30 tahun terakhir.
Prabowo menyampaikan wacana itu setelah pemerintah menemukan terdapat 1.074 BUMN beserta anak, cucu, hingga cicit perusahaan. Ia menilai sebagian BUMN selama ini berjalan tanpa pertanggungjawaban yang memadai kepada negara.

“Mungkin harus kita bentuk suatu pengadilan ad hoc khusus untuk kita usut, untuk bisa kita usut pengurus-pengurus direksi 30 tahun ke belakang mungkin,” ucap Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPR, Jakarta, Jumat (14/8).

Baca artikel CNN Indonesia “Prabowo Mau Bentuk Pengadilan Ad Hoc Usut Penyalahgunaan BUMN” selengkapnya di sini: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260814105331-32-1392210/prabowo-mau-bentuk-pengadilan-ad-hoc-usut-penyalahgunaan-bumn.

Download Apps CNN Indonesia sekarang https://app.cnnindonesia.com/